publiknasional.com

Berita Populer

powered by camp26

Video

.

Pengelolaan Aset Daerah Terganjal Surat Ijo

Penilaian User: / 1
TerburukTerbaik 

SURABAYA, publiknasional.com

Pembahasan Rencangan Peraturan Daerah (Raperda) pengelolaan aset daerah yang sedang dibahas antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPRD Surabaya, masih terganjal status tanah surat ijo.

Tanah surat ijo yang diklaim Pemkot Surabaya dan sudah bertahun-tahun disewakan kepada ribuan warga kota, masih menjadi tarik ulur dalam pembahasan raperda itu.

Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Aset Daerah disebutkan, semua aset daerah yang dikelola pemerintah daerah harus yang disertai tanda bukti kepemilikan, yakni sertifikat. Sedangkan sampai saat ini, Pemkot Surabaya tidak memiliki sertifikat tanah surat ijo yang dikuasainya itu.

“Ya, pembahasan Raperda ini masih seputar masalah surat ijo. Sertifikat kepemilikan aset daerah yang dimaksud dalam draf Raperda dan sesuai undang-undang di atasnya adalah sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara, dalam kenyataannya, tanah surat ijo milik Pemkot belum ada yang bersertifikat dari BPN,” ungkap Herlina Nyoto,  anggota Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Raperda Pengelolaan Aset Daerah, Kamis (8/3/2012).

Menurutnya, di dalam Raperda Pengelolaan Aset Daerah ada pasal yang menyebutkan semua aset daerah yang dikelola daerah harus disertai bukti kepemilikan berupa sertifikat dari BPN, karena satu-satu lembaga yang bisa menyatakan kepemilikan atas tanah di negeri ini hanya BPN.

Sementara, semua aset kota baru tanah termasuk surat ijo yang disewakan kepada warga hampir sebagaian besar tidak bersertifikat. “Di sinilah tarik ulurnya, sehingga pembahasannya masih alot,” ungkap Herlina.

Selain itu, lanjut Herlina, dari aset tanah dan bangunan milik Pemkot Surabaya sejumlah 5.338 petak yang bersertfikat, baru 125 petak dan 300 petak dalam proses sertifikat. Sedangkan sisanya sama sekali tidak berserifikat.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Raperda Pengelolaan Aset Daerah DPRD Surabaya, Ir Sudirjo menambahkan, selama ini Pemkot  Surabaya mengelola aset daerah bukan miliknya, karena aset tanah yang dikelolanya belum bersertifikat atas nama pemkot.

Sedangkan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Aset Daerah ini nantinya akan mengelola aset kota yang salah satunya berupa tanah yang dikuasai Pemkot Surabaya. ”Kini dewan sedang membahasnya dengan perwakilan Pemkot dan para pakar hukum agraria. Apalagi, tanah Pemkot yang bersertikat hanya sebagain kecil saja. Sedangkan yang lain belum bersertifikat,” ungkap Sudirjo.

Menurut Sudirjo, aset kota berupa tanah termasuk surat ijo banyak yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan oleh Pemkot berupa sertifkat hak milik. Yang dimiliki Pemkot hanya berupa pengakuan, kemudian oleh Pemkot dikeluarkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) kepada penghuninya.

Kalau Raperda ini disahkan begitu saja, sudah jelas nantinya aset kota bakal habis. Sebab sekarang ini tidak hanya tanah surat ijo yang tidak bersertifikat, tapi banyak kantor puskesmas, kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor dinas, dan tanah kota yang ada gedung sekolah bakal lepas. Pasalnya, tanah tersebut banyak yang belum bersertifikat.

”Atas itu semua saya, Pansus meminta masukan dari pakar hukum Unair dan petugas BPN terkait dengan status tanah aset daerah. Masukan ini akan kami jadikan acuan untuk pembuatan Raperda tersebut. Paling tidak supaya tidak rancu,” terang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Anggota Pansus lainnya, Sachiroel Alim Anwar mengatakan, mengacu PP 26/2006 khususnya pasal 42 yang isinya aset daerah yang dikelola pemerintah daerah adalah tanah yang dibuktikan dengan surat kepemilikan. Sedangkan bukti kepemilikan aset daerah di negeri ini hanya sertifikat dari BPN.

Sejalan dengan itu, pihaknya minta Pemkot menunjukkan daftar asetnya, termasuk surat tanah surat ijo. Sebab, selama ini hak Pemkot atas tanah surat ijo sebatas klaim, tanpa disertai bukti kepemilikan. [surabayapost.co.id]

 

Ucapan

Lihat
17 Oktober 2001 - 2014 Dirgahayu Kota Wisata Batu Ke-13 Ayo!!! Kembangkan Keatifitas & Inovasimu Demi Kejayaan Kota Batu Bagian Humas

Dirgahayu HUT Kemerdekaan RI ke-69

PT. JAWA METALINDO PRIMA INDUSTRI

Lentera Hati

INILAH KIAT SUKSES MENJADI ISTRI SHOLEHAH
Istri cerdik yang sholehah, 
penawar hati penyejuk pikiran. 
Di rumah dia sebagai istri, di jalanan dia sebagai kawan, 
dikala suami ...
Baca Selengkapnya...
IBU, PAHLAWAN SEPANJANG MASA
Oleh: Sri Kusnaeni, S. TP. ME.I *)


Bismillahirrahmaaniraahim…
Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia akan memperingati hari tersebut ...
Baca Selengkapnya...
MARHABAN YA RAMADHAN
Mengucapkan:

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA
RAMADHAN 1433 HIJRIYAH

SD AL-ISHLAH
Jalan  Raya Rejeni No. 1 Desa Rejeni, ...
Baca Selengkapnya...

Jateng Sudah Bebas Daerah Tertinggal

KENDAL, publiknasional.com

Kementerian Negera Percepatan Daerah Tertinggal mencatat, sebanyak 183 kabupaten di Indonesia masih berstatus daerah tertinggal. Sedangkan di Propinsi Jawa

Baca selengkapnya...Link