JAKARTA – Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menilai kebijakan impor yang sering dilakukan menunjukkan kegagalan pemerintah dalam kebijakan penguatan pangan di Indonesia.

“Pemerintah tidak berhasil mengatasi masalah pangan untuk rakyat Indonesia,” kata Abdullah Puteh dalam Dialog Kenegaraan yang digelar DPD RI di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Menurutnya, penguatan sektor pangan jangan dilakukan secara terpusat, tetapi dilakukan oleh pemerintah daerah karena dinilai lebih mengetahui yang dibutuhkan masyarakat daerahnya.

“Rentang kendali masih terlalu jauh. Usul saya, sistem pembangunan pertanian, yang untuk fasilitas pertanian diberikan ke daerah, seperti pupuk, bibit. Ini tidak bisa dilakukan sesaat, harus melalui manajemen modern, saat ini banyak masyarakat yang tidak memiliki akses fasilitas,” kata Senator dari Aceh ini.

Selain itu, untuk mengatasi permasalahan pangan yang terus terjadi, Puteh mengusulkan agar ada kebijakan anggaran yang mendukung penguatan lahan pertanian di daerah. Sebab menurutnya, jika dikeloa dengan baik, daerah memiliki potensi besar dalam menutupi kebutuhan pangan nasional, sehingga produktivitas pangan di daerah pun meningkat.

“Banyak sekali pembiaran atas permasalahan pertanian kita. Keberpihakan pemerintah pusat ke petani hari ini sangat kurang. Tidak ada kebijakan anggaran yang mendukung para petani. Anggaran di pusat seharusnya dikelola dengan bijak dan dikelola untuk pertanian,” imbuhnya.

Ia menegaskan, selama pemerintah pusat terus melakukan cawe-cawe dan tidak mau melakukan desentralisasi pengelolaan pangan ke daerah, maka situasi seperti sekarang akan terus terjadi.

“Impor akan terus berulang, ketahanan dan kedaulatan pangan hilang, dan petani dan rakyat pun menderita,” kata Puteh. (Red)

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *