JAKARTA – Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) serta desakan dari masyarakat, akhirnya Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden.
Bahkan, buntut dari keputusan kedua lembaga tertinggi hukum tersebut membuat anggota DPR-RI mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Sedikitnya sudah lebih dari 50 anggota DPR RI lintas fraksi mulai menggulirkan dan menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kendati Gibran akan mengajukan upaya hukum, namun menurut Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra upaya hukum yang hendak ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membuktikan keabsahan ijazah setara SMA lewat PTUN tidak ada gunanya.
Ia mengatakan putusan MK sudah final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh. Begitu pula dengan putusan MA yang juga telah final.
Dengan itu tak ada lagi pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut.
“Tidak ada gunanya karena putusan mahkamah agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026). (Red)
- Iran dan AS Tanggapi Positif Rencana Mediasi - November 10, 2026
- Akhirnya…, Mengundurkan Diri Juga - November 10, 2026
- Kemenhaj Resmi Buka Pelunasan Bipih Haji Reguler 1448 H/2027 M Mulai 10 November 2026 - November 9, 2026