JAKARTA - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menyatakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan KMRT Roy Suryo Notodiprojo oleh Polda Metro Jaya adalah tidak sah. Hakim berpendapat…
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dijatuhi hukuman mati. Dampak destruktif dari korupsi dinilai telah berada di tahap yang sangat memprihatinkan…
JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa buka suara setelah dibebaskan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) pada Senin (22/6/2026). Roy dan dokter Tifa tidak ditahan…
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana rehabilitasi atau pembinaan bagi para pelaku pesta gay. Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menegaskan bahwa…
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan status Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) Silmy Karim (SK) kini menjadi tersangka. Silmy bersama tujuh orang lain terjerat kasus pengurusan izin tinggal…
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Lodewijk Pusung dan Sonny Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelaksanaan program…
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) pada Senin (25/5). Sebagaimana dikutip dari laman…
JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Senin (6/4/2026). Rismon dianggap telah melakukan pencemaran nama baik dan…
JAKARTA - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla membantah tudingan bahwa dirinya mendanai Roy Suryo dan pihak-pihak terkait untuk mempersoalkan keaslian ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Berdasarkan…
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR. Selain itu MK juga memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk menyusun aturan baru terkait…
