Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik Sebabkan Kesenjangan Sosial

ByRedaksi

Nov 14, 2026

JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai, sebagian kecil orang menguasai kekayaan Indonesia hingga menciptakan kesenjangan ekonomi atau sosial. Hal ini diakibatlan oleh oligarki.

Demikian dikemukakan Haedar saat berpidato di acara Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Palu, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Haedar, dinamika perjalanan bangsa kita untuk bersatu tidaklah mudah. “Sejak politik divide et impera zaman Belanda sampai kita merdeka, baik karena dinamika di dalam maupun juga tantangan dari luar, tetapi alhamdulillah kita masih utuh sebagai bangsa di mana kita punya satu contoh seperti Yugoslavia misalkan, hanya tinggal nama, ini kekuatan Indonesia,” ungkapnya.

Dia berpandangan, ada tiga dimensi kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan kebangsaan. Pertama, bersifat sosial budaya. Persatuan dan kebersamaan hidup terus dalam makna kemajemukan bangsa, seperti perbedaan suku, ras, golongan, bahkan orientasi politik tetap hidup dalam toleransi dan semangat untuk hidup bersama.

“Dan ini hal yang sangat penting sebagai modal sosial kita untuk terus digerakkan menjadi modal sosial membangun Indonesia. Karena tanpa kebersamaan secara sosial budaya, kita tidak mungkin kuat, sebagaimana pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” ujar Haedar.

Kedua, dimensi ekonomi. Menurut Haedar, persatuan dan kebersamaan menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi. Ia pun menilai, kesenjangan itu, diakibatkan oleh sebagian kecil orang yang menguasai kekayaan Indonesia. “Sehingga tercipta kesenjangan ekonomi atau sosial ekonomi. Nah, potensi sinilah yang melahirkan oligarki ekonomi,” tegasnya.

Ketiga, dimensi politik. Haedar menyinggung keberadaan oligarki politik yang menyebabkan kehidupan berbangsa menjadi retak.

“Oligarki politik itu sering membawa pada kehidupan kebangsaan yang mudah retak bahkan bisa terjadi pecah belah. Maka demokrasi kita semestinya demokrasi yang tetap menjunjung tinggi nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, dan Pancasila pasal atau sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” tandasnya sebagaimana dikutip dari muhammadiyah.or.id. (Red)