Dihadapan Kongres Umat Islam, Ketum MUI: Perkuat Ekonomi Syariah dan Tolak LGBT

JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar mendorong Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah, mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, pelarangan praktik LGBT, percepatan pengembangan ekonomi syariah, hingga penguatan dakwah digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Demikian disampaikan oleh Kiai Anwar saat memberikan pidato pembukaan KUII VIII di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Dalam pidatonya, Kiai Anwar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas komitmennya menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang ekonomi kerakyatan.

“Seluruh pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan rasa syukur kami dan penghargaan kami atas sikap pemerintah yang selama ini sangat jelas keinginannya untuk melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang ekonomi kerakyatan,” ujar Kiai Anwar.

Sejak Indonesia merdeka, kata dia, baru kali ini terdapat komitmen yang dinilai sangat jelas dari seorang presiden untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi kemandirian bangsa.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut dibarengi dengan regulasi yang baik serta tata kelola yang bersih dari korupsi dan praktik manipulasi.

“Tentu harapan kami agar pelaksanaan ini dilakukan dengan regulasi yang sebaik-baiknya dan bersih dari praktik-praktik korupsi dan manipulasi. Karena itu akan menghambat cita-cita yang mulia tersebut,” ucapnya.

Selain soal ekonomi, Kiai Anwar berharap KUII VIII mengeluarkan rekomendasi yang tegas terkait penolakan terhadap praktik LGBT di Indonesia. Menurut dia, isu tersebut menjadi salah satu keprihatinan para ulama karena dinilai bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral.

“Kami berharap kongres ini mengeluarkan rekomendasi yang sangat jelas dan tegas, penolakan kita terhadap praktik-praktik LGBT di negara ini,” katanya.

Kiai Anwar juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menerbitkan peraturan presiden yang menempatkan LGBT sebagai bagian dari ancaman terhadap ketahanan nasional. Ia berharap langkah tersebut dilanjutkan dengan pembentukan regulasi yang lebih kuat oleh DPR dan pemerintah.

Di samping itu, Kiai Anwar juga mendorong pemerintah memberikan keberpihakan yang lebih besar terhadap pengembangan ekonomi syariah. Menurut dia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi ekonomi syariah Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Ia mengungkapkan MUI memiliki gagasan tentang lahirnya konsep “Nusantara Syariah Indonesia” sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional.

“Kami memohon dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah, agar ekonomi syariah dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi kekuatan untuk mengangkat harkat dan martabat ekonomi umat,” ucap Kiai Anwar.

Kiai Anwar juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana dakwah. Menurut dia, kehidupan masyarakat saat ini tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi digital yang memiliki manfaat besar, namun juga membawa tantangan yang tidak kecil. Karena itu, MUI ingin ruang digital diisi dengan konten-konten dakwah yang membangun karakter bangsa.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Universitas Indonesia (UI) yang telah bekerja sama dengan MUI dalam pengembangan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendukung dakwah Islam.

“AI yang menjadi kebutuhan ke depan akan kita isi dengan dakwah yang bermartabat,” ujar Kiai Anwar.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat pembangunan akhlak mulia sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, kemajuan teknologi dan pembangunan tidak akan berarti apabila tidak disertai ketakwaan dan akhlak yang baik.

“Kerja sama antara ulama dan umara di negara ini untuk bersama-sama mengawal negara menuju negara yang maju, bangsa yang modern dalam berbagai aspek kehidupan, tapi tetap berlandaskan kepada nilai-nilai al-akhlaq al-karimah,” katanya. (Red)

Sumber: republika.co.id