JAKARTA – Kematian bocah sekolah dasar (SD) berinisial YBR (10 tahun) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (29/1/2026) menjadi perhatian masyarakat luas. Pasalnya, aksi bocah yang diduga bunuh diri dikarenakan kemiskinan ektrem yang tidak mendapatkan perhatian negara.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mengatakan peristiwa yang terjadi di NTT itu merupakan produk kemiskinan struktural. Kasus itu adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang dinilai sangat menyayat hati.
“Ini adalah tragedi kemanusiaan yang menyayat hati. Tamparan keras bagi negara yang gagal dalam melindungi hak asasi manusia,” kata dia melalui keterangannya, Rabu (4/2/2026).
Ia menilai, tragedi itu menghadirkan ironi kebijakan anggaran negara. Pasalnya, ketika seorang anak mengakhiri hidupnya untuk merespons beban kemiskinan keluarga yang tidak mampu membeli alat tulis seharga tidak sampai Rp10 ribu, negara malah akan menggelontorkan Rp17 triliun untuk biaya keanggotaan Board of Peace, Rp 350 triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Rp400 triliun untuk Koperasi Merah Putih.
Menurut Usman, pemerintah harus mengevaluasi program kebijakannya dan memastikan adanya program yang memadai untuk menanggulangi kemiskinan secara nyata. Sebab, adanya kemiskinan membuat anak rentan pelanggaran hak asasi manusia.
“Kematian YBR menunjukkan negara gagal dalam memastikan akses pendidikan bagi anak-anak miskin,” kata dia dilansir dari republika.co.id.
Usman menjelaskan, hak pendidikan itu tidak hanya biaya sekolah, melainkan juga peralatan belajar mengajar. Kegagalan untuk memenuhi hak itu akan berpengaruh pada psikologis anak terlebih ketika berada dalam kemiskinan ekstrem.
“Kemiskinan membuat orang merasa tersisih, direndahkan martabatnya dan tidak berdaya. Itu dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil bagian dalam kehidupan sipil, sosial, politik dan budaya di tengah masyarakat, termasuk menikmati hak atas pendidikan,” kata dia.
Usman menilai, kemiskinan membuat orang merasa suara mereka tidak didengar. Berkaca dari kejadian memilukan itu, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah dapat melakukan evaluasi total program pemberantasan kemiskinan serta pendidikan gratis.
“Negara harus melibatkan masyarakat terdampak dan mendengarkan aspirasi mereka,” kata dia.
Ia menegaskan, pendidikan layak adalah hak yang dijamin Konstitusi dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Karena itu, negara wajib memenuhi hak itu.
“Bukan hanya dengan menyediakan gedung sekolah, tapi memastikan setiap anak memiliki akses atas sarana pendukung pendidikan tanpa hambatan biaya,” ujar dia.
Diketahui, YBS yang merupakan seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, NTT, diduga bunuh diri pada Kamis pekan lalu. Korban ditemukan di dekat sebuah pondok tempat almarhum tinggal bersama neneknya.
Diduga, latar belakang bocah melakukan aksi bunuh diri itu adalah karena putus asa dengan keadaan yang dialaminya. Pasalnya, ibunya tidak mampu memenuhi permintaan untuk membelikan buku dan pena seharga kurang dari Rp 10 ribu.
Berdasarkan hasil penyelidikan Polres Ngada, YBS diduga sempat menulis sepucuk surat perpisahan berbahasa Ngada kepada ibunya, berinisial MGT. Dalam surat itu, korban meminta sang ibu merelakan dia pergi, jangan menangis, mencari, atau merindukannya.
Diketahui, YBS yang merupakan seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, NTT, diduga bunuh diri pada Kamis pekan lalu. Korban ditemukan di dekat sebuah pondok tempat almarhum tinggal bersama neneknya.
Diduga, latar belakang bocah melakukan aksi bunuh diri itu adalah karena putus asa dengan keadaan yang dialaminya. Pasalnya, ibunya tidak mampu memenuhi permintaan untuk membelikan buku dan pena seharga kurang dari Rp 10 ribu.
Berdasarkan hasil penyelidikan Polres Ngada, YBS diduga sempat menulis sepucuk surat perpisahan berbahasa Ngada kepada ibunya, berinisial MGT. Dalam surat itu, korban meminta sang ibu merelakan dia pergi, jangan menangis, mencari, atau merindukannya.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan YBR merupakan peserta Program Indonesia Pintar (PIP). Kemendikdasmen mensinyalkan sebenarnya ada bantuan uang kepada YBR. YBR merupakan salah satu murid sekolah dasar di Kabupaten Ngada, NTT yang wafat dengan cara bunuh diri karena keterbatasan finansial.
“Sebagai bagian dari kebijakan afirmasi pendidikan, mendiang murid tercatat sebagai penerima manfaat PIP yang dananya telah disalurkan sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Wamendikdasmen Atip Latipulhayat dalam keterangannya pada Rabu (4/2/2026).
Hanya saja, Kemendikdasmen tak merinci lebih jauh soal jumlah bantuan terhadap YBR. Kemudian, Kemendikdasmen belum mengonfirmasi apakah bantuan itu benar-benar diterima YBR atau tidak
“Kemendikdasmen menegaskan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan, tidak dapat berhenti pada dukungan finansial semata, melainkan harus mencakup pendampingan psikososial, perhatian moral, dan lingkungan tumbuh kembang yang suportif,” ujar Atip.
Kemendikdasmen menyampaikan duka cita atas wafatnya YBR. Kemendikdasmen memandang peristiwa ini sebagai kejadian sangat serius agar mengingatkan kesejahteraan psikososial anak merupakan isu yang kompleks.
“Kondisi emosional anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, sehingga memerlukan perhatian dan dukungan berkelanjutan dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara,” ujar Atip.
Saat ini, Kemendikdasmen berkoordinasi dengan pemerintah daerah melakukan pendampingan kepada keluarga, termasuk menyiapkan dukungan keberlanjutan pendidikan bagi anggota keluarga lainnya. Selain itu, koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan keluarga mendapatkan akses layanan sosial dan pendidikan yang dibutuhkan.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan suportif bagi tumbuh kembang anak,” ujar Atip. (Red)
- Kerja sama Kemenag-Adelaide University Permudah Siswa Madrasah Kuliah di Australia - February 12, 2026
- Din Syamsuddin: Status Tersangka Trio RRT Bentuk Kriminalisasi - February 12, 2026
- Netanyahu Lobi Trump Agar Setuju Usir Semua Warga Gaza - February 11, 2026