
JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyambut baik dan menyatakan kesemaaan sikapnya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait gagasan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung (tax credit).
Hal ini tidak hanya mampu mendongkrak tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban finansial keagamaan dan kenegaraan, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam memperkuat perekonomian nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pimpinan Baznas Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, dalam Konferensi Pers di sela-sela Rapat Kerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Tahun 2026 yang mengusung tema “Memaksimalkan Dana Umat untuk Kesejahteraan Bangsa” di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/11/2026).
Menurut Rizaludin, gagasan agar zakat dapat mengurangi beban pajak secara langsung bukan sekedar wacana.
Baznas telah melakukan serangkaian kajian mendalam serta telaah pustaka (literature review) terhadap praktik terbaik di sejumlah negara yang telah lebih dulu mengimplementasikan kebijakan serupa.
Rizaludin menjelaskan bahwa di beberapa negara yang menerapkan insentif serupa, tercatat adanya lonjakan signifikan dalam partisipasi masyarakat, baik sebagai pembayar zakat maupun wajib pajak.
Kebijakan fiskal yang ramah terhadap pembayar zakat terbukti mampu menumbuhkan rasa keadilan sosial dan meringankan beban finansial kelas menengah-atas.
Dia mengatakan, beberapa negara dengan adanya insentif dari negara, zakat bisa mengurangi pajak, maka partisipasi pembayar zakat dan pajak itu meningkat.
“Jadi, memang kami mengajak mari kita mendiskusikan duduk secara serius bagaimana membuat stimulus bagi para pembayar zakat agar mereka bisa mengurangi pajaknya secara langsung,” ujar Rizaludin dikutip dari mui.or.id.
Baznas memandang bahwa kebijakan ini akan memicu efek domino yang positif. Ketika dana zakat yang dibayarkan oleh warga negara secara otomatis mengurangi nominal kewajiban pajaknya, beban masyarakat akan terasa lebih rasional.
Pada saat yang sama, lanjutnya, instrumen penghimpunan dana publik, baik fiskal maupun non-fiskal, akan mengalami peningkatan volume secara simultan.
Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 514 Triliun, Rizaludin menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan atau koordinasi langsung mengenai pengalihan dana zakat untuk menambal defisit APBN.
Kendati demikian, Baznas secara aktif terus membangun komunikasi dan diskursus dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).
Baznas berharap gagasan agar zakat dapat berfungsi sebagai pengurang pajak secara langsung dapat diakomodasi secara resmi oleh Kementerian Keuangan RI di masa mendatang.
“Kami belum menerima koordinasi secara langsung, tapi kami selalu berdiskusi dengan berbagai stakeholders agar kebijakan tentang zakat mengurangi pajak secara langsung ini bisa diakomodasi oleh Kementerian Keuangan, sehingga harapannya partisipasi pembayar pajak juga meningkat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rizaludin menegaskan bahwa bagi seorang Muslim yang taat, kewajiban membayar pajak dan menunaikan zakat bukanlah dua hal yang saling dinegasikan atau dipertentangkan.
Keduanya merupakan wujud nyata kontribusi warga negara sekaligus ibadah maliyah (harta) untuk membangun peradaban bangsa.
Isu penting lain yang diluruskan oleh Baznas dalam kesempatan tersebut adalah perihal alokasi dana zakat yang dihimpun dari masyarakat.
Di tengah sorotan terhadap kondisi fiskal negara, Baznas menegaskan komitmen penuhnya untuk menyalurkan dana umat secara akuntabel dan ketat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Sesuai dengan ketentuan syariat, alokasi pendistribusian zakat diprioritaskan kepada delapan golongan penerima (ashnaf), dengan porsi terbesar dialokasikan untuk fakir miskin.
“Penyaluran Baznas itu sesuai dengan syariah, yaitu ditentukan delapan golongan penerima zakat. Yang utama di situ adalah fakir miskin.
“Hampir 60 persen dana kita ini yang dikumpulkan untuk penanggulangan fakir miskin dan kesejahteraan fakir miskin,” jelas Rizaludin.
Meskipun dana zakat tidak dialirkan ke dalam pos APBN, Rizaludin memastikan bahwa program kerja Baznas memiliki titik singgung (irisan) yang sangat kuat dengan program prioritas pemerintah.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, merupakan agenda bersama antara negara dan lembaga filantropi Islam.
Untuk menghindari terjadinya duplikasi program (overlapping) dan memastikan efisiensi anggaran, Baznas telah mengintegrasikan perencanaan programnya dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Salah satunya adalah dengan memanfaatkan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Melalui sinergi data yang solid antara Baznas dan pemerintah, dana publik yang terkumpul dari masyarakat melalui zakat terbukti mampu menjadi penopang kuat dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan secara nasional, tanpa harus mencampuradukkan mekanisme pengelolaannya ke dalam anggaran belanja negara secara langsung. (Red)
- Sejalan dengan MUI, Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak - November 17, 2026
- Timnas Indonesia Lolos ke Putaran Final Piala Asia U-17 2027 - November 17, 2026
- GNB Sampaikan Delapan Pesan Kebangsaan Di tengah Pergantian Wapres - November 16, 2026

