JAKARTA – Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berencana melakukan investasi padat karya supaya angka serapan tenaga kerja lebih tinggi.
Hal itu ia sampaikan menyoal permasalahan fresh graduate yang kerap kesulitan mendapat kerja. Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang tinggi.
“Di mana-mana harusnya lapangan kerja bertambah jika pertumbuhan ekonomi tinggi,” ujar Anies saat berdiskusi dengan para buruh di Warkop Bakrie, Kendari, Selasa (9/1/2024).
“Yang terjadi selama 8 tahun terakhir ini adalah kegiatan (investasi) yang padat modal, bukan padat karya. Sehingga pertumbuhan ekonomi terjadi, tapi penyerapan tenaga kerja kurang,” imbuhnya.
Karena itulah, jika terpilih menjadi presiden, Anies berjanji akan berfokus pada kegiatan investasi padat karya. Dengan begitu, fresh graduate bisa segera mendapat pekerjaan.
“Kalau uang yang dipakai (untuk investasi padat modal) justru dipakai untuk membangun pabrik, perkebunan, perikanan, maka lebih banyak tenaga kerja yang terserap. Maka itu, ke depannya kita akan berinvestasi manufaktur, agrikultur,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, salah seorang buruh pertambangan nikel Morosi turut mengeluhkan soal upah dan kenaikannya kepada Anies Baswedan.
“Kenaikan upah, khusus di Perindustrian Morosi hanya Ro31.707. Di saat bersamaan, Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan bahwa seluruh karyawan harus dipajaki. Jadi kenaikan upah itu tidak kami nikmati, justru kembali ke kantong-kantong pajak,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Anies pun mengatakan akan memberikan solusi seperti yang dilakukan saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
Ia menceritakan, UMP Jakarta sedianya mengalami kenaikan rata-rata delapan persen. Namun, begitu terbit UU Omnibus Law, kenaikan upah itu menjadi 0,8 persen.
“Saya sebagai gubernur dapat perintah dari pemerintah pusat, tapi saya tidak mau tanda tangani. Saya tidak mau meneken peraturan yang tidak memberikan keadilan,” beber Anies.
“Akhirnya apa? Saya gunakan kewenangan khusus DKI Jakarta dan membuat kebijakan agar kenaikan gaji menjadi 5,1 persen,” imbuhnya.
Anies mengatakan rekam jejak yang demikian bisa menjadi bukti komitmen pada rakyat. Ini juga bisa menjadi indikator bagi rakyat untuk menilai calon pemimpin.
Atasi permasalahan upah buruh
Anies Baswedan juga berjanji bakal mengatasi permasalahan upah buruh di Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan cara seperti yang dilakukannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Dia mengatakan hal tersebut untuk menanggapi keluhan soal upah dari salah seorang buruh di Kendari yang bekerja di industri pertambangan. Menurut Anies, kebijakan soal upah buruh itu merupakan efek dari undang-undang Omnibus Law oleh pemerintah pusat.
“Saya sebagai gubernur dapat perintah dari pemerintah pusat, tapi saya tidak mau tanda tangani. Saya tidak mau meneken peraturan yang tidak memberikan keadilan,” kata Anies dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Anies yang tengah menjalani kampanye Pilpres 2024 menggelar dialog bersama buruh, nelayan, dan petani di Wakop Bakrie, Kendari, di mana ia menceritakan upayanya menangani permasalahan upah minimum provinsi (UMP) di Jakarta.
Saat itu, menurutnya UMP Jakarta sedianya mengalami kenaikan rata-rata delapan persen. Walaupun begitu, menurutnya UU Omnibus Law menyebabkan kenaikan upah itu hanya menjadi 0,8 persen.
“Akhirnya apa? Saya gunakan kewenangan khusus DKI Jakarta dan membuat kebijakan agar kenaikan gaji menjadi 5,1 persen,” imbuhnya.
Capres yang didukung oleh gabungan parpol Koalisi Perubahan itu mengatakan rekam jejaknya yang demikian bisa menjadi bukti komitmen pada rakyat dan menjadi indikator bagi rakyat untuk menilai calon pemimpin.
Sebelumnya, ada seorang buruh di Kendari yang mengeluh kepada Anies bahwa kenaikan upah hanya sebesar Rp31.707. Lalu di saat bersamaan, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan bahwa seluruh karyawan terkena pajak. (Red)