
JAKARTA – Calon wakil presiden (Cawapres) Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berpandangan, dalam pengadaan pangan nasional para petani bisa dibilang tidak dilibatkan. Sebaliknya, selama ini pemerintah lebih banyak melibatkan korporasi.
Pernyataan lugas dan tegas Cak Imin itu dikemukakan dalam Debat Cawapres Keempat yang diselenggarakan KPU RI di JCC Senayan Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.
Diketahui, pada sesi debat dengan sub tema pangan, Cak Imin mendapat pertanyaan dengan narasi bahwa perubahan iklim ekstrem mengancam produksi pangan dan menurunkan gizi pangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, beserta kecerdasan, dan imunitas.
“Bagaimana strategi paslon untuk menghadapi dampak iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan,” ucap moderator debat kepada Cak Imin.
Dengan sigap Cak Imin menyampaikan, tanpa krisis iklim pun persawahan pertanian tidak memiliki air, dan irigasi yang memadai. Bahkan ada fakta, dalam pengadaan pangan nasional, petani tidak dilibatkan. Dan bahkan hanya melibatkan korporasi.
“Ini yang harus diubah. Kita ingin melihat potensi petani dan produk-produknya masih sangat luar biasa. Mulai dari pengadaan lahan yang memadai. Dalam arti lahan yang ada melalui reformasi agraria. Reformasi agraria harus menjadi prinsip,” ucap Ketua Umum DPP PKB ini.
Yang kedua, sambung Cak Imin, petani harus disediakan pupuk yang cukup dan dengan harga yang terjangkau. Sebenarnya banyak petani yang memiliki duit tapi pupuknya tidak ada. Kemudian pupuk organik, juga menjadi bagian penting agar produksi pertanian semakin berkualitas.
Di sisi lain, imbuh Cak Imin, perlindungan program gagal tanam gara-gara iklim juga harus diberikan. Supaya petani aman, dan yakin dengan produksinya. Pengembangan irigasi, dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh melakukan pembiaran terhadap nasib para petani.
“Terjadi kekurangan pangan tapi petani tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu,” tegas Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat ini.
Kualitas pangan nasional, lanjutnya, bergantung juga kemampuan dalam memfasilitasi agar petani agar lebih produktif lagi. Melalui cara ini, desa-desa dilibatkan untuk menjadi satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas.
“Sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan di luar produksi kita sendiri,” tandas mantan Menteri Tenaga Kerja ini. (Red)
