JAKARTA – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye.

Hal itu merupakan bunyi Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8/2023). Padahal kampanye berkaitan dengan politik praktis tentu dilarang di tempat pendidikan.

“Selama ini, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah menjadi ruang netral untuk kepentingan publik. Sehingga dilarang menggunakan fasilitas pendidikan dan fasilitas pemerintah dijadikan tempat kampanye saat pemilihan umum,” kata Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah seharusnya menjadi ruang netral untuk kepentingan publik. Dengan kata lain, tempat-tempat tersebut tidak dipakai kepentingan elektoral tertentu.

“Larangan penggunaan ketiga jenis sarana tersebut harus bersifat mutlak tanpa syarat,” ucap Retno.

Kondisi tersebut jelas berbahaya bagi netralitas lembaga pendidikan ke depannya. Apalagi jika yang berkampanye adalah kepala daerah setempat, relasi kuasa ada dan bahkan bisa menggunakan fasilitas sekolah tanpa mengeluarkan biaya.

“Jika menggunakan aula yang berpendingin udara, maka beban listrik menjadi beban sekolah,” ucap Retno.

Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo berpendapat secara teknis akan sulit bagi sekolah, saat lembaganya digunakan tempat kampanye di saat proses pembelajaran sedang berlangsung.

“Hal ini juga berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik nantinya,” nilai Heru. (Red)

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *