
JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten akan membahas fatwa terkait wacana pemindahan sebagian populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris MUI Banten Abdul Rozak, Rabu (18/11/2026).
Rozak menyatakan menolak rencana tersebut. Ia menilai relokasi satwa langka yang menjadi ikon Banten itu belum memiliki urgensi yang kuat.
Namun, ia menegaskan penolakan itu disampaikan dalam kapasitas pribadi dan sebagai tokoh masyarakat Tangerang Selatan, bukan atas nama lembaga. Sikap resmi MUI Banten baru berlaku setelah fatwa diterbitkan.
Komisi Fatwa MUI Banten dijadwalkan menggelar rapat khusus dalam waktu dekat. Kajian fatwa akan menimbang aspek kemaslahatan dan keselamatan populasi badak jawa dari berbagai sisi dan perspektif.
Menurut Rozak, belum ada alasan hukum dalam kaidah Islam yang mengharuskan satwa itu dipindahkan, dan pemindahan yang berpotensi menimbulkan mudarat atau kematian satwa tidak boleh dilakukan.
Wacana pemindahan ini mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikannya pada 12 November 2026.
Ia menyebut keberadaan Gunung Anak Krakatau di dekat Ujung Kulon dapat memicu tsunami yang mengancam badak jawa. Seluruh populasi spesies ini hanya ada di TNUK, dengan jumlah 80 hingga 100 ekor menurut data Yayasan Badak Indonesia per 22 September 2026.
Kementerian Kehutanan menyebut penjajakan Alas Purwo sebagai habitat kedua masih berupa wacana dan belum menjadi keputusan resmi. Hingga kini belum ada rencana teknis, mulai dari lokasi, jumlah individu, metode, hingga waktu pelaksanaan.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) juga menyatakan pemerintah tidak akan merelokasi badak jawa sebelum ada kajian ilmiah lengkap.
Penolakan serupa datang dari sejumlah pihak di Banten. GMNI Banten menolak wacana itu, sedangkan tetua adat Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes, Jaro Oom, meminta pemerintah pusat mengkaji ulang secara ilmiah.
Di DPR, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan pihaknya akan mengkaji sisi baik dan buruk wacana tersebut.
Fatwa MUI merupakan pandangan keagamaan dan tidak mengikat secara hukum negara. (Red)
- MUI Banten Siapkan Fatwa soal Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon - November 18, 2026
- Sejalan dengan MUI, Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak - November 17, 2026
- Timnas Indonesia Lolos ke Putaran Final Piala Asia U-17 2027 - November 17, 2026

