
JAKARTA – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan memperhatikan warga Kalimantan yang tinggal di daerah berbatasan dengan negara Malaysia. Bahkan menurutnya meningkatkan kesejahteraan warga di daerah tersebut sangat mendesak untuk dilakukan.
“Sehingga mereka tidak melihat yang seberang itu sebagai tempat yang jauh lebih tinggi standar sosial ekonominya. Artinya, bantuan untuk permodalan, bantuan untuk usaha ekonomi mikro kecil di kawasan perbatasan harus diprioritaskan,” tegasnya dalam acara ‘Desak Anies’ di Aming Coffee, Jalan Podomoro Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (26/12/2023) yang ditayangkan kanal YouTube @aniesbaswedan.
Capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar ini memastikan akan mewujudkan janjinya tersebut. Dia tidak ingin seperti pihak sebelumnya yang pernah menjanjikan membangun dari daerah pinggiran.
“Dulu kita pernah dengar pembangunan dari pinggiran. Tapi kenyataannya yang di pinggir masih terus ada di pinggir. Nah, kami tidak ingin berslogan. Tapi kami ingin daerah perbatasan jadi prioritas untuk pembangunan ekonomi. Supaya mereka tidak timpang dengan sebelahnya,” ungkapnya.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Supaya mereka bisa memainkan peran yang lebih baik lagi dalam menjaga perbatasan kita.
Hal ini penting agar illegal transfers, apakah barang-barang yang memang bisa diperjualbelikan secara terbuka sampai barang yang diperjualbelikan secara ilegal, yang berasal dari negara tetangga bisa dicegah masuk ke Indonesia.
“Tadi pagi saya di Pasar Flamboyan (Pontianak). Seorang pedagang mendatangi saya. ‘Pak Anies, hentikan masuknya barang-barang dari Malaysia’. Lalu saya tanya, apa barangnya? Apa yang beliau sebutkan? Sayur-sayuran. Dia katakan sayur-sayuran yang masuk itu telah merusak pasar kami di sini,” ungkap Anies.
“Ini bukan barang-barang yang high end. Ini sayur. Apakah kita tidak bisa membangun sayur itu di sini. Bisa kita tanam,” sambungnya.
Di samping itu, penjagaan perbatasan ini juga perlu melibatkan masyarakat. “Masyarakat ikut mengawasi, melaporkan. Dan Pos Batas Lintas Negara itu punya kemampuan untuk merespons bila ada laporan,” tandasnya. (Red)
- Lawan Kezaliman PSN PIK 2, MUI Segera Temui Presiden dan DPR - February 12, 2025
- Palestina Desak DK PBB Segera Bertindak Setop Kejahatan Israel di Tepi Barat - February 12, 2025
- Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H pada Sabtu, 1 Maret 2025 - February 12, 2025