Rencana Jahat Israel Tekait Pembukaan Penyeberangan Rafah

GAZA – Pembukaan perbatasan Rafah yang memisahkan Gaza dan Mesir kian dekat. Sementara laporan dari media-media Israel mengisyaratkan rencana jahat negara Zionis terkait mekanisme keluar masuk warga Gaza melalui perbatasan itu.

Pensiunan Jenderal Israel Amir Avivi, yang masih menjadi penasihat militer, Israel menyatakan Zionis telah membuka lahan di Rafah untuk membangun fasilitas besar guna memperkuat kendali dan kehadiran militernya di Gaza untuk jangka panjang.

Avivi menggambarkan proyek tersebut sebagai “kamp besar dan terorganisir” yang mampu menampung ratusan ribu orang. Dia mengatakan itu akan dilengkapi dengan “pemeriksaan identitas, termasuk pengenalan wajah”, untuk melacak setiap warga Palestina yang masuk dan keluar.

Citra satelit terbaru yang dianalisis oleh tim investigasi digital Aljazirah mengungkapkan pembukaan lahan secara sistematis dan perataan tanah di Rafah barat, dekat poros Morag yang dikuasai Israel.

Gambar-gambar tersebut, yang diambil antara 2 Desember 2025 dan 26 Januari 2026, menunjukkan penggalian skala besar dan perataan tanah seluas sekitar 1,3 kilometer persegi, menunjukkan persiapan untuk rencana masa depan Israel daripada pembersihan puing-puing rutin.

Saat ini, perselisihan memanas antara Mesir dan Israel mengenai siapa dan berapa banyak warga Palestina yang boleh meninggalkan dan kembali. Menurut laporan media Israel Kan pada Rabu, perunding Israel telah mengajukan syarat mengenai arus pelintas: jumlah warga Palestina yang meninggalkan Gaza dan memasuki Mesir melalui penyeberangan harus melebihi jumlah mereka yang diizinkan masuk.

Media penyiaran tersebut melaporkan bahwa para pejabat Mesir menolak formula asimetris ini, dan bersikeras pada “rasio yang sama” antara masuk dan keluar. Kairo dilaporkan khawatir bahwa sikap Tel Aviv adalah upaya yang diperhitungkan untuk merekayasa emigrasi dan secara permanen mengurangi populasi Gaza.

Meskipun Gubernur Sinai Utara Khaled Megawer menegaskan kepada media lokal kesiapan operasional Mesir “untuk semua skenario”, mekanisme teknologi yang diterapkan di lapangan menunjukkan adanya sistem yang dirancang untuk menyaring populasi.

Sementara Kan melaporkan perselisihan mengenai jumlah, situs berita Israel Ynet mengungkapkan rincian teknis dari operasi yang diusulkan, yang menunjukkan penyeberangan beroperasi dengan standar ganda.

Menurut situs web dan sumber keamanan, semua pelancong harus diperiksa oleh layanan keamanan Shin Bet Israel 24 jam sebelumnya. Namun proses penyeberangan sebenarnya sangat berbeda berdasarkan arahnya. Misi pemantauan Uni Eropa juga diperkirakan akan hadir, namun perannya masih belum jelas.

Bagi warga Palestina yang keluar ke Mesir, Ynet melaporkan, tidak akan ada kehadiran fisik Israel di dalam terminal. Sebaliknya, Israel akan mengoperasikan sistem “pengendalian jarak jauh”. Kamera pengenal wajah akan mengirimkan siaran langsung ke pusat komando Israel di mana petugas akan memiliki kemampuan untuk mengunci gerbang elektronik dari jarak jauh secara instan jika ada “tersangka” yang teridentifikasi.

Bagi warga Palestina yang mencoba untuk kembali ke rumah mereka, prosesnya jauh lebih invasif. Mereka yang kembali akan disalurkan ke pos pemeriksaan militer Israel yang didirikan tepat di seberang perbatasan.

Di sana, mereka akan menjalani pemeriksaan tubuh, pemindaian sinar-X, dan verifikasi biometrik oleh tentara Israel sebelum melintasi “garis kuning”, yang menandai 58 persen wilayah Gaza yang masih diduduki pasukan Israel, dan meninggalkan zona penyangga yang diproklamirkan sendiri oleh Israel.

Kesenjangan struktural ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat. Mayor Jenderal Samir Farag, mantan kepala Departemen Urusan Moral tentara Mesir, mengatakan kepada Aljazirah bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang mencoba untuk mengabaikan Perjanjian Pergerakan dan Akses tahun 2005 mengenai penyeberangan Rafah.

Farag mengatakan usulan Israel melibatkan pembukaan Rafah “dalam satu arah” untuk keluar hanya sebagai bagian dari agenda “pengungsian” – sebuah langkah yang menurutnya telah “ditolak dengan tegas oleh Mesir”.

Ibrahim Al-Madhoun, direktur Lembaga Media Palestina, berpendapat bahwa pengaturan ini, yang sering disebut sebagai “Rafah 2”, bukanlah penyeberangan perbatasan dalam pengertian tradisional tetapi sebuah “platform penyortiran yang dikelola dengan mentalitas pengungsian paksa”.

“Israel membuat jalan keluar menjadi lebih mudah melalui pemantauan jarak jauh, sementara masuk ke pos militer merupakan cobaan fisik yang memalukan,” kata Al-Madhoun kepada Aljazirah. “Mereka merekayasa sebuah sistem di mana orang-orang didorong untuk pergi tetapi terlalu takut – atau sekadar ditolak izinnya – untuk kembali.”

Sistem yang diusulkan ini menandai penyimpangan dari perjanjian tahun 2005, yang menetapkan Rafah sebagai jalur penyeberangan Palestina-Mesir di bawah pengawasan Uni Eropa, khususnya untuk menjamin kedaulatan Palestina.

Pakar keamanan Osama Khaled memperingatkan bahwa implikasi dari mekanisme baru ini tidak hanya berdampak pada logistik. Dengan melibatkan diri ke dalam rincian penyeberangan, Israel akan mengamankan jalur vital Gaza secara permanen.

“Ini adalah pengawasan elektronik komprehensif yang dirancang untuk memastikan kehadiran wajib Israel,” kata Khaled. “Ini mengubah penyeberangan dari gerbang kedaulatan menjadi alat pemerasan politik.” (Red)