KUALA LUMPUR – Malaysia mendesak pelaksanaan penuh dan segera semua fase perjanjian gencatan senjata di Gaza termasuk pertukaran sandera dan tawanan seperti yang telah disepakati semua pihak.
Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam pernyataan dikeluarkan di Putrajaya, Selasa (4/3/20256), mengatakan penting agar kedua pihak mematuhi syarat-syarat yang disetujui untuk menghentikan konflik yang berkelanjutan dan mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan ke Gaza tanpa halangan apapun.
Penundaan atau penyimpangan dari perjanjian itu, menurut Wisma Putra, hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan melemahkan upaya berkelanjutan untuk mengatasi krisis kemanusiaan, perdamaian yang adil dan abadi.
Situasi kemanusiaan di Gaza masih kritis, dengan lebih dari dua juta penduduk membutuhkan bantuan mendesak. Bantuan kemanusiaan harus disalurkan kepada mereka yang terkena dampak tanpa batasan atau kondisi politik apapun.
Malaysia mendesak semua pihak untuk memastikan kelancaran pengiriman bantuan sesuai dengan hukum humaniter internasional, keputusan Mahkamah Internasional (ICJ), serta Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2735 (2024).
Bantuan kemanusiaan harus tetap netral, tidak memihak, dan bebas dari campur tangan politik.
Masyarakat internasional perlu melanjutkan upayanya memastikan bahwa gencatan senjata menghasilkan solusi berkelanjutan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat rakyat Palestina.
Jalan menuju perdamaian abadi harus mencakup berakhirnya blokade dan pendudukan, dan pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Pernyataan Wisma Putra juga menegaskan bahwa Malaysia terus mendukung hak Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (Red/antaranews.com)
