JAKARTA – Kementerian Keuangan meluncurkan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) Generasi 2 untuk menguatkan koordinasi kementerian/lembaga serta pelaku usaha dalam integrasi ekspor, impor, dan logistik.

“Membuat sistem yang cocok dan menjadi single window ternyata tidak mudah, dari INSW generasi 1 sampai generasi 2. Sekarang, upaya generasi 2 ini diharapkan bisa menghasilkan single window yang bisa digunakan seluruh dunia usaha,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kegiatandiskusi INSW yang dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Menkeu mengatakan kondisi geografis Indonesia membuat upaya meningkatkan perekonomian dan daya saing Indonesia bukan perkara mudah. Hal itu disebabkan luasnya wilayah Indonesia dan bentuknya yang berupa kepulauan membuat biaya logistik menjadi tinggi.

Menurut Sri Mulyani, biaya logistik di daerah Jakarta dan sekitarnya berada di kisaran 12 persen. Sementara biaya logistik di wilayah Sumatra di kisaran 20 persen dan Kalimantan serta pulau-pulau lainnya sebesar 30 persen. Hal itu mengindikasikan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meratakan indeks persaingan di tiap daerah.

Pasalnya, indeks kinerja logistik Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan data Logistics Performance Index (LPI) 2023 oleh Bank Dunia, sektor logistik Indonesia berada di urutan ke-63 pada tahun ini, turun dari sebelumnya yang berada pada urutan ke-46 pada 2018.

Menkeu mengatakan, peringkat Indonesia berada di bawah negara-negara ASEAN lain yang kondisi geografisnya tidak serumit Indonesia, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand yang masing-masing berada pada peringkat 1, 31, dan 37.

Terdapat enam dimensi yang dihitung dalam LPI, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing. Dari keenam itu, terdapat empat indikator di Indonesia yang mengalami penurunan yakni tracing, international shipments, serta logistics competence & quality.

Menkeu menyakini upaya perbaikan indeks logistik sangat bergantung dari kementerian/lembaga yang masing-masing memiliki persyaratan serta proses yang menimbulkan beban dan komplikasi bagi bidang usaha.

“Oleh karena itu, upaya terus menerus kementerian dan lembaga dalam rangka menyederhanakan pelayanan itu menjadi salah satu keharusan,” ujar Menkeu seperti dilansir dari antaranews.com.

SINSW merupakan sistem nasional Indonesia untuk penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, serta pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang.

Sementara SINSW generasi 2 yang baru diluncurkan tersebut merupakan perbaikan atas transformasi digitalisasi yang selama ini telah dilaksanakan.

Perbaikan meliputi literasi penyederhanaan proses bisnis lintas K/L, integrasi dan interoperabilitas antar sistem dari K/L terkait, profil pelaku usaha yang terstandardisasi melalui Single Stakeholder Information, serta penyelenggaraan mekanisme single sign on guna pengelolaan akses yang terintegrasi, mudah, aman, dan adaptif. (Red)

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *