JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memutuskan untuk memperpanjang masa berlaku paspor. Sebelumnya  masa berlaku paspor hanya lima tahun, namun kini menjadi 10 tahun. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka pemilik paspor tak perlu lagi repot untuk memperpanjangnya apabila belum di atas 10 tahun.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Masa berlaku paspor hingga 10 tahun tersebut termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022.

Pasal 2A mengatur masa berlaku paspor hingga 10 tahun. “Masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun sejak diterbitkan,” demikian dikutip dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022, Jumat (30/9/2022).

Sementara itu dalam poin kedua Pasal 2A disebutkan bahwa paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada WNI yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah.

Kemudian, poin keempat menjelaskan bahwa masa berlaku paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya.

“Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 2A Ayat 4.

Sedangkan bagi WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.

Selanjutnya adapun persyaratan dalam pembuatan paspor biasa sebagai berikut:

  1. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
  2. Kartu keluarga;
  3. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
  4. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
  6. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

Sedangkan bagi anak berkewarganegaraan ganda harus melampirkan:

  1. Kartu tanda penduduk elektronik ayah atau ibu WNI;
  2. Kartu keluarga;
  3. Akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
  4. Akta kelahiran;
  5. Izin tinggal keimigrasian ayah atau ibu orang asing;
  6. Fotokopi paspor biasa ayah atau ibu;
  7. Bukti Affidavit bagi yang telah memiliki paspor kebangsaan atau bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda; dan
  8. Surat pernyataan kedua orang tua yang menyatakan bertanggung jawab terhadap penggunaan dokumen perjalanan RI tersebut.

“Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2022,” demikian tertuang dalam peraturan yang ditandatangani oleh Menkumham. (Red)


Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *