JAKARTA – Mendagri Tito Karnavian mengklaim tak ada desain kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam gelaran Pemilu 2024. Pengamat politik senior Muhammad AS Hikam menilai pernyataan Tito tersebut terburu-buru.
“Saya sebagai pengamat politik tidak begitu sepakat dengan statement Mendagri Pak Tito Karnavian, yang sebetulnya juga teman saya juga. Bahwa katanya alhamdulillah ini tidak ada semacam desain dari apa yang dianggap sebagai TSM. Kalau menurut saya itu statement yang terlalu tergesa-gesa,” ujarnya.
Berbicara dalam diskusi dengan tema “Ganjar – ANIES Dorong Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Netizen Setuju?” live di kanal YouTube @Padasuka TV, malam ini, Rabu (21/2/2023), Hikam menilai dalam serangkaian peristiwa yang terjadi bahkan sebelum pemilu, adanya indikasi mengarah kepada kecurangan TSM.
“Kalaupun belum bisa secara resmi dikatakan TSM, tapi sudah minggring-minggring (mendekati, red) ke sana,” ucap akademisi dari President University ini.
Dia menjelaskan dugaan keterlibatan pemerintah terkait berbagai persoalan dalam gelaran Pemilu 2024 ini berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres-cawapres yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres.
Proses pencalonan yang penuh rekayasa lewat MK yang kemudian terbukti adanya pelanggaran kode etik berat itu dinilai tidak lepas dari peran Presiden Jokowi.
“Nah, berasal dari situ kemudian logika itu dikembangkan bahwa oleh karena presiden sangat dekat dengan masalah rekayasa pemenangan Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo itu, maka logika yang dipakai adalah, pasti juga (presiden Jokowi) akan berusaha memenangkan kontestasi pemilihan presiden ini yang memihak kepada putranya,” ungkapnya.
Selain soal putusan MK, lanjutnya, juga karena adanya fakta politik bahwa Jokowi mendukung Prabowo sebagai capres setelah sebelumnya berkonflik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pencalonan Ganjar Pranowo.
“Jadi dua kasus ini kemudian menjadi semacam sumbu, setiap ada persoalan, hulunya dari situ,” tuturnya.
Apalagi kemudian, dalam proses menuju pilpres, Presiden Jokowi memang ditengarai melakukan cawe-cawe yang menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran. Cawe-cawe ini bermetamorfasa dalam berbagai macam perwujudan.
Misalnya pencabutan baliho Ganjar-Mahfud di daerah yang dikunjungi Presiden Jokowi, pelarangan arak-arakan motor pendukung jagoan PDIP tersebut, hingga langkah polisi memeriksa para kepala desa yang dianggap bermasalah seperti di Jawa Tengah.
“Semuanya ini kemudian juga dilihat menjadi satu paket dengan yang tadi di hulu itu,” paparnya.
Proses pilpres yang sudah dicurigai bakal diwarnai kecurangan, lanjutnya, ternyata sampai hari ini masih bermasalah, yaitu terkait proses penghitungan suara. “Mau suka, mau tidak, mau diargumentasikan kayak apa, opini publik sudah sepakat bahwa ada masalah,” tegasnya.
Apalagi kemudian terbukti, lanjutnya, pihak KPU meminta maaf atas kesalahan konversi perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Belum lagi KPU juga menghentikan proses rekapitulasi suara manual di tingkat kecamatan yang tidak disetujui oleh Bawaslu.
Masalah semakin pelik lagi dengan beredarnya informasi yang spekulatif bahwa data dalam Sirekap Pemilu 2024 itu disimpan di server yang berada di luar negeri.
“Padahal ini bukan soal hanya meletakkan server di luar negeri saja, tetapi itu sudah jelas melanggar Undang Undang ITE seperti yang pernah dijelaskan secara sangat baik oleh Profesor Henry Subiakto,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengklaim tak ada desain kecurangan secara TSM dalam gelaran Pemilu 2024.
“Kalau ada kekurangan sana sini ya mungkin terjadi. Yang penting tak ada desain terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Tito usai menghadiri acara BNPT di Menara Bidakara, Jakarta, kemarin. (Red)