JAKARTA – Usulan gubernur dipilih langsung oleh Presiden seperti mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru (Orba). Hal ini kepentingan pragmatis parpol semata.

Demikian dikemukakan peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati akhir pekan  lalu seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.

“Tentu itu kita akan mengulangi era Orde Baru, di mana Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I/Kepala Wilayah adalah wakil pusat di daerah,” kata Wasis.

Pada masa Orde Baru, para kepala daerah merupakan hasil seleksi dan rekomendasi DPRD. Tetapi kewenangan akhir untuk menentukan kepala daerah ada di tangan Soeharto.

Wasis mengatakan usulan usulan itu kepentingan pragmatis politis parpol semata karena mereka ingin kemudahan menempatkan kader-kadernya di posisi tersebut.

“Peniadaan Pilgub dan ditunjuknya gubernur secara langsung selevel jabatan menteri oleh presiden itu memang ada kepentingan politis untuk bisa memungkinkan parpol koalisi mengisi posisi itu tersebut,” kata Wasis.

Selain itu, Wasis mengatakan jabatan gubernur nantinya akan setingkat menteri bila gubernur langsung dipilih oleh Presiden. Dampaknya, kata Wasis, presiden juga memiliki kekuatan yang makin besar lantaran memiliki wakil-wakilnya di daerah.

“Secara politis dan administratif juga gubernur akan lebih besar daripada bupati atau wali kota,” kata dia.

Wasis mengatakan pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat sudah ideal. Meski harus diakui Pilkada membuat biaya tinggi ketika kandidat kepala daerah menggelar kampanye.

Ia menduga kondisi mahalnya proses kandidasi hingga kampanye kepala daerah membuat parpol khawatir sehingga memunculkan dukungan gubernur dipilih presiden.

“Karena yang membuat itu berbiaya tinggi lebih pada besarnya dana kampanye daripada penyelenggaraan pemilu. Itulah yang mungkin membuat beberapa parpol merasa keberatan,” kata dia. (Red)

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *