Informasi Soal Banyaknya Pejabat Kementerian Keuangan yang Kaya Raya -

JAKARTA – Mencuatnya harta kekayaan pejabat pajak Kementerian Keuangan belakangan ini membuat banyak pihak terpengarah. Banyak spekulasi yang mengaitkan bahwa bisa jadi tidak hanya pejabat pajak yang kaya raya. Kemungkinan para pejabat di kementerian tersebut memang banyak yang kaya, bahkan tidak menutup ada yang sampai bergelimang harta.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku menerima informasi soal banyaknya pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang kaya raya. Bahkan, ia mengatakan, kekayaan yang dimilik para pejabat itu bisa mencapai Rp 50 miliar.

“Kemarin kan saya sudah dapat forward terkait pejabat di Kementerian Keuangan itu ternyata kaya-kaya kan, seperti itu. Ada yang (total kekayaannya) sampai 50 (Rp 50 miliar), ada yang 50 (Rp 50 miiliar), banyak kan seperti itu,” ungkap Marwata, Selasa (28/2/2023).

Marwata melanjutkan, kekayaan para pejabat menjadi perhatian KPK. Ia menjelaskan, pihaknya dapat melakukan pemeriksaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan oleh pejabat.

Ia menegaskan, KPK tidak hanya fokus pada pejabat yang memiliki kekayaan berlimpah. Namun, pejabat yang punya harta sedikit, tapi tak wajar juga bakal ditelusuri.

“Jadi tidak hanya (kekayaan pejabat) yang tinggi saja yang akan kita klarifikasi, termasuk yang kita duga, ini yang melaporkan (LHKPN) rendah itu belum bener juga. Ini jangan-jangan banyak aset yang diatasnamakan orang lain dan tidak dilaporkan. Karena kalau kita lihat posisinya sangat strategis tetapi laporannya sangat rendah, nilai cash-nya saja di bawah Rp 100 juta, penghasilan dia perbulan puluhan juta. Nah, ini kan kita juga bertanya-tanya, utang enggak ada,” jelas Alex.

Menurutnya, banyak pejabat yang melaporkan hartanya tidak sesuai dengan profil atau jabatannya. “Saya sampaikan, sebetulnya kan banyak pejabat-pejabat kita yang melaporkan harta kekayannya kalau kita lihat profil yang bersangkutan enggak match (sesuai). Ya, kalau kita hanya melihat pekerjaan yang bersangkutan selaku penyelenggara negera atau ASN, ya, itu enggak cocok, maka ada yang melaporkan,” kata Marwata. (Red)