Semua Pejabat Dilarang Cawe-cawe Politik Karena Menyalahgunakan Kekuasaan -

JAKARTA – Untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berpesan agar para pejabat, siapapun itu tidak menyalahgunakan wewenang dengan ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

“Jadi hal yang dipesankan oleh Muhammadiyah, jadi jangan sampai ada abuse of power, jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan,” pesannya usai memimpin forum media gathering dengan media massa nasional di Aula lantai 6 Masjid At Tanwir PP Muhammadiyah Jakarta, pekan lalu.

Haedar menyebut bahwa cawe-cawe tidak tepat dilakukan oleh para pejabat, baik itu pejabat eksekutif, pejabat legislatif, pejabat yudikatif, maupun pejabat di lembaga kenegaraan yang lain. Kata Haedar, harga yang dibayar untuk penyalahgunaan ini cukup mahal bagi kesehatan sebuah negara.

“Pesan Muhammadiyah untuk seluruh pejabat yang punya posisi di dalam pemerintahan, baik di eksekutif dari presiden, gubernur, walikota sampai bupati, maupun di legislatif, ketua MPR, ketua DPR, tentu juga di lembaga-lembaga yudikatif bahkan di Mahkamah Konstitusi agar bagaimana pemilu ini tidak sekadar luber-jurdil, bermartabat dalam konteks kemandirian tapi juga tidak menimbulkan proses konflik politik yang keras akibat dari tidak bisa menahan posisi dan menahan keterlibatan di dalam proses politik,” tandas Haedar seperti dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, Minggu (25/6/2023).

Alih-alih ikut cawe-cawe, para pejabat diharapkan mengawal pemilu secara adil tanpa menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

“Maka kami menghimbau pada seluruh institusi pemerintahan dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif termasuk di dalamnya TNI-POLRI agar bisa mengawal pemilu itu sebagai wasit dan pemimpin yang adil. Nah itu poin penting kami,” tegasnya. (Red)