Soroti Ketidakadilan, Anies Singgung Cawapres Milenial -

JAKARTA – Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tidak hanya berbicara terkait ketidakadilan dan lemahnya penegakan hukum dalam debat capres-cawapres putaran pertama di halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Dalam pemaparan pertamanya, dia langsung menunjukkan bukti-bukti konkret. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini misalnya menyinggung tentang calon wakil presiden dari kalangan milenial yang mendapat kesempatan maju di Pilpres 2024.

“Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial, bisa menjadi calon wakil presiden,” ucapnya.

Namun, dia menjelaskan ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarjinalkan. Para milenial itu sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan dan bahkan gas air mata saat mereka mengungkapkan pendapat dan mengkritik pemerintah.

“Apakah kondisi ini akan dibiarkan, tidak. Kita harus lakukan perubahan,” tegasnya.

Anies juga mengungkap insiden yang dialami Mega Suryani Dewi. Ibu rumah tangga ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga padahal sudah melapor kepada aparat tapi tidak diperhatikan. “Dan dia meninggal dunia dan korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak. Ini harus diubah,” ucapnya lagi.

Terkait aspek penegakan hukum ini, capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar ini juga membeberkan fakta lain. Yaitu terkait pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu bernama Harun Ar Rasyid. Harun meninggal dunia saat menuntut keadilan terkait hasil Pilpres 2019 lalu.

“Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan tidak. Ini harus diubah,” kata Anies, yang menyebut bapaknya Harun Ar Rasyid turut hadir.

Atas berbagai contoh kelemahan penegakan hukum itu, Anies berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam aspek penegakan hukum pada siapa saja.

“Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku pada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri,” tandasnya. (Red)