JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan pemberian abolisi kepada terdakwa kasus importasi gula, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan pemberian amnesti kepada terdakwa kasus suap, Sekretaris…
JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh meminta aparat penegak hukum untuk segera bertindak mengambil langkah hukum atas kasus penghinaan terhadap Guru Tua.…
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa para koruptor di Indonesia hendaknya dijatuhi hukuman berat. Hukuman berat tersebut seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. "Kepada para koruptor…
JAKARTA - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyatakan, kerugian keuangan negara Rp 400 miliar dalam kasus penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula…
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.…
JAKARTA - Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta A. Fahrur Rozi dan mahasiswa Podomoro University Anthony Lee menggugat ketentuan penetapan syarat usia calon kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada ke…
JAKARTA – Dewan Pers menolak revisi Undang-Undang (UU) tentang Penyiaran. Salah satunya karena adanya klausul terkait larangan lahirnya media investigatif. Hal itu dikemukakan oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu saat…
JAKARTA - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 akan mempertimbangkan permintaan pemohon dalam perkara tersebut untuk memanggil empat menteri sebagai saksi. Hal…
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan, sebagian gugatan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen tertuang dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.…
JAKARTA - Yayasan dan Pendidikan Universitas Pancasila (YPPUP) menontaktifkan Rektor UP, Prof Dr Edie Toet Hedratno, per hari ini. Edie dinonaktifkan berdasarkan rapat pleno yayasan yang digelar untuk merespons terseretnya…
