JAKARTA – Setelah beberapa kampus melancarkan kritikan terhadap Jokowi dalam memimpin negara dan pemerintahan, kini giliran Unpad, UMY, Unand, dan Forum Guru Besar se Yogyakarta kritik Jokowi dengan menyatakan hal yang sama.
Civitas Akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) menyerukan presiden dan elit politik taat etika saat pemilu 2024 agar pesta demokrasi berjalan jujur dan adil, lewat pernyataan sikap yang digelar pada Sabtu (3/2/2024).
Unpad menilai belakangan ini kualitas demokrasi Indonesia makin menurun di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Contohnya, berbagai peraturan mendadak muncul yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, seperti Omnibus Law.
Puncak diabaikannya demokrasi terjadi ketika kasus nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.
“Kami Civitas Akademika Universitas Padjadjaran yang menjunjung Pola Ilmiah Pokok (PIP) ‘Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional’ menyerukan agar presiden, para pejabat publik, kandidat capres-cawapres dan para elite politik serta masyarakat untuk turut bersama dalam ‘Penyelamatan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat’,” tulis Unpad dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/2).
Pernyataan sikap ini ditandatangani para Ketua Senat UNPAD, Ketua Dewan Profesor, para Guru Besar UNPAD, alumni, dan jajaran BEM dari setiap Fakultas.
Sementara itu dewan guru besar, rektor serta para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyerukan Pesan Kebangsaan dan Imbauan Moral ‘Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban’.
Dalam pernyataan yang dibacakan guru besar UMY, Akif Khilmiyah disebutkan bahwa eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi setahun belakangan ini.
“Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri dan sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri,” bunyi pernyataan yang dibacakan di depan Gedung AR. Fachrudin, UMY, Bantul, Sabtu (3/2).
Selanjutnya, puluhan civitas akademik Universitas Andalas (Unand) Padang, baik dari guru besar, dosen, pegawai dan mahasiswa menyatukan suaranya untuk meminta kepada presiden Joko Widodo praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi dalam aksi manifesto untuk penyelamatan bangsa.
Prof. Ir Rudi Febriamansyah mengatakan Penyimpangan kekuasaan yang merajalela di seluruh lini kehidupan masyarakat, termasuk di Perguruan Tinggi, telah menggoyahkan fondasi nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi. Di tengah-tengah gejolak politik saat ini, upaya merusak demokrasi dan kekerasan budaya terlihat nyata.
“Bau busuk kelahiran oligarki baru melalui politik dinasti semakin kuat tercium. Intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat Kementerian hingga Kepala Desa menjadi pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi,” katanya, di depan Convention Hall, Unand, Jumat (2/2/2024).
Sedangkan kelompok akademisi dan guru besar perguruan tinggi negeri dan swasta se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tergabung dalam Forum 2045 menyerukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan ‘tobat moral dan etika’.
Dalam pernyataan yang dibacakan guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Heru Kurnianto Tjahjono, mereka menilai Indonesia kini sedang berada di tepi jurang tuna etika menjelang Pemilu 2024.
Mereka menilai jalan politik secara vulgar, tanpa tedeng aling-aling, bertindak atau berperilaku cenderung melanggar etika serta moral.
Forum ini menilai masyarakat secara jelas menyaksikan bagaimana penguasa menggunakan peralatan publik demi kepentingan sempit, bersifat pribadi, keluarga atau kelompok.
Mereka menilai kekuasaan negara yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mencapai tata hidup bersama yang adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi, ternyata dipakai jadi alat melawan kepentingan publik.
“Presiden sebagai kepala negara dan segenap jajarannya yang seharusnya menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wahana kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara baik, jujur dan adil, dalam praktek berpotensi menjadi sarana mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan,” bunyi pernyataan yang dibacakan Heru di UII, Jalan Cik Di Tiro, Kota Yogyakarta, Sabtu (3/2). (Red)