JAKARTA – Setelah akademisi UGM dan UII di Yogyakarta bersuara mengkritik pemerintahan Jokowi, kini mulai bersuara pula kampus-kampus lain di Tanah Air. Hal ini menunjukkan adanya kegelisahan di kalangan akademisi mengenai perkembangan dan kondisi terakhir politik nasional belakangan ini.
Sejumlah akademisi dan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) ikut bersuara merespons sejumlah isu jelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Lewat petisi atau sikap kebangsaan UI, mereka menyatakan terpanggil untuk menabuh genderang demi memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak.
“Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo membacakan sikap mereka di kampus UI, Depok, Jumat (2/2/2024).
Sementara itu sejumlah guru besar dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar turut menyampaikan keprihatinan atas perkembangan demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024.
Mereka mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo dan semua pejabat negara agar mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
“Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi,” kata Prof. Triyatni Martosenjoyo saat membacakan pernyataan sikap Forum Guru Besar dan Dosen Unhas di Makassar, Jumat (2/2).
Sedangkan Koalisi Dosen Universitas Mulawarman di Samarinda, Kalimantan Timur, menyerukan sikap menyelamatkan demokrasi. Salah satu poin sikap mereka yaitu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhenti melakukan langkah politik demi kepentingan dinasti di Pemilu 2024.
Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi harus segera dihentikan.
“Presiden tidak boleh memihak. Setop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya,” ujar Herdiansyah dalam keterangannya, Jumat (2/2). (Red)