LGBT akan Jadi Agenda Strategis Kongres Umat Islam Indonesia VIII

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadikan isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sebagai salah satu agenda strategis yang akan dibahas dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang digelar di Jakarta pada 24-26 Juli 2026.

MUI juga tengah menyiapkan naskah akademik sebagai langkah awal penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penanggulangan LGBT.

Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, mengatakan pembahasan isu LGBT didorong oleh keprihatinan MUI terhadap perkembangan fenomena tersebut yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

“Isu yang sangat sensitif, sangat seksi, yaitu soal LGBT ini kan sudah begitu sangat memprihatinkan. Memprihatinkan kenapa? Karena kalau ini tidak diantisipasi, tidak dicegah, negara ini akan merusak generasi dan masyarakat bangsa kita,” ujar Amirsyah yang dikutip dari republika.co.id, Jumat (17/7/2026).

Menurut dia, MUI saat ini sedang menginisiasi penyusunan naskah akademik RUU penanggulangan atau penanganan LGBT. Setelah rampung, dokumen tersebut akan diserahkan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan penyusunan regulasi.

“MUI saat ini sedang menginisiasi membuat naskah akademik RUU. Insya Allah dalam waktu dekat, naskah akademik RUU penanggulangan atau penanganan LGBT ini akan kita serahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,” ucap Amirsyah.

Ia menjelaskan MUI memiliki dua target dalam penyusunan regulasi tersebut. Pertama, menyelesaikan naskah akademik. Kedua, menyiapkan rumusan pasal-pasal yang mengatur upaya pencegahan, termasuk terkait propaganda LGBT yang dinilai marak di media.

“Jadi ada dua goals. Pertama, yang berupa naskah akademik. Setelah itu nanti kita akan siapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan pencegahan, termasuk propaganda yang sekarang marak di media. Ini harus dicegah,” katanya.

Ia mengatakan penyusunan naskah akademik akan melibatkan berbagai pakar, mulai dari ahli hukum, kesehatan, hingga psikologi. Pelibatan para ahli tersebut dilakukan agar rumusan yang dihasilkan memiliki dasar akademik yang kuat dan komprehensif.

“Para ahli kita undang. Para ahli kesehatan juga kita undang. Ahli psikologi juga kita undang. Insya Allah dalam waktu dekat akan menjadi sebuah rumusan yang kita serahkan kepada pemerintah dan DPR,” ujar Amirsyah.

Selain isu LGBT, KUII VIII juga akan membahas sejumlah persoalan strategis lainnya, di antaranya pemberantasan korupsi dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Kongres tahun ini mengusung tema “Umat Bersatu, Negara Kuat, Bangsa Berdaulat.”

Menurut Amirsyah, tema tersebut menegaskan pentingnya persatuan umat dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.

“Kenapa butuh umat bersatu? Yaitu persatuan dan kesatuan itu kekuatan. Apa pun tantangan yang kita hadapi, kita bersatu. Supaya apa? Supaya negara kita kuat dan bangsa kita berdaulat,” ucapnya.

MUI berharap Presiden Prabowo Subianto dapat membuka KUII VIII pada 24 Juli 2026. Adapun penutupan kongres yang bertepatan dengan puncak Milad ke-51 MUI pada 26 Juli 2026 direncanakan dihadiri Ketua MPR RI.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Seni, Budaya, dan Peradaban Islam, Ustadz Erick Yusuf, menjelaskan salah satu komisi dalam kongres juga akan membahas tantangan penyebaran informasi di era digital.

Menurut Erick, derasnya arus informasi di media sosial memunculkan fenomena the death of expertise, yakni kondisi ketika masyarakat lebih memercayai figur dengan jumlah pengikut yang besar dibandingkan orang yang memiliki kompetensi keilmuan.

“Nah, ini kan berbahaya sekali ketika misalnya kita lihat bermunculan ustadz-ustadz yang tidak mempunyai basic pembelajaran agama yang kemudian menyampaikan berbagai hal, padahal secara keilmuan diperlukan pemahaman dasar agama yang kuat atau mumpuni,” jelasnya.

Karena itu, Komisi Media dalam KUII VIII akan merumuskan rekomendasi mengenai penguatan literasi digital serta penguatan otoritas keilmuan dalam penyebaran informasi keagamaan di ruang publik. (Red)