JAKARTA – Peru terus bergejolak. Sedikitnya telah menewaskan 40 orang dalam demonstrasi terhadap Presiden Dina Boluarte.

Kantor kejaksaan nasional Peru akan menyelidiki Presiden Dina Boluarte atas dugaan genosida menyusul aksi-aksi protes terhadapnya, yang telah menewaskan sedikitnya 40 orang dalam sebulan terakhir.

Penyelidikan juga akan fokus pada Perdana Menteri Alberto Otarola serta menteri dalam negeri dan menteri pertahanan.

Dilansir kantor berita AFP, Rabu (11/1/2023), kantor kejaksaan menuliskan di Twitter, penyelidikan dilakukan atas dugaan kejahatan “genosida, pembunuhan berat, dan luka serius” selama demonstrasi antipemerintah di wilayah Apurimac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa, dan Ayacucho.

Pemerintah Peru telah mengumumkan jam malam pada Selasa (10/1) di wilayah Puno, dalam upaya untuk menekan aksi demo rusuh, sehari setelah 18 orang tewas di sana dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan.

Puno, yang berbatasan dengan Bolivia dan dihuni banyak penduduk asli Aymara, telah menjadi pusat gerakan protes terhadap Boluarte oleh pendukung mantan presiden Pedro Castillo, yang digulingkan dan ditangkap pada 7 Desember.

Perdana Menteri Alberto Otarola yang termasuk di antara mereka yang diselidiki atas dugaan “genosida”, mengatakan jam malam tiga hari akan berlangsung dari pukul 20:00 hingga 04:00.

Sebelumnya pada Senin (9/1) malam waktu setempat, para pengunjuk rasa menjarah toko-toko dan menyerang kendaraan polisi di Puno.

Sebagian besar pertumpahan darah di sana terjadi ketika pengunjuk rasa mencoba menyerbu bandara di kota Juliaca, yang dijaga oleh aparat keamanan.

Empat belas orang tewas, banyak yang menderita luka tembak, menurut seorang pejabat di rumah sakit Juliaca.

Tiga orang lagi tewas dalam penyerbuan sebuah pusat perbelanjaan di kota itu, sedangkan korban terakhir adalah seorang petugas polisi yang menurut PBB tewas setelah kendaraannya dibakar.

Pemerintah Peru telah membela tindakan pasukan keamanan di Juliaca, mengklaim mereka yang menjaga bandara menghadapi upaya “kudeta” terorganisir oleh ribuan demonstran.

Namun, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Marta Hurtado meminta pihak berwenang “untuk melakukan penyelidikan yang cepat, tidak memihak dan efektif atas kematian dan cedera, meminta pertanggungjawaban mereka dan memastikan para korban menerima akses ke keadilan dan ganti rugi.”

Protes meletus sebulan lalu ketika Castillo yang berhaluan kiri — yang menghadapi beberapa penyelidikan korupsi — dipaksa mundur dari jabatannya dan ditangkap atas tuduhan pemberontakan setelah berusaha membubarkan parlemen dan pemerintahan melalui dekrit.

Ketegangan sejak itu meningkat di kota Puno dan Juliaca, di mana aksi pemogokan umum selama seminggu telah memaksa bisnis-bisnis tutup. (Red)

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *