Rencana BoP Bangun Gaza Makin tidak Jelas

WASHINGTON – Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump telah mengubah cakupan rencana pemulihan Gaza—yang awalnya bertujuan membangun kembali wilayah tersebut. Kini rencananya menjadi sekadar kamp sementara berisi “kabin portabel” di bawah administrasi dan kepolisian Palestina, serta didukung oleh pasukan keamanan internasional berskala kecil.

Menurut investigasi The Guardian yang diterbitkan pekan lalu, skema percontohan ini akan berlokasi di zona penyangga di sepanjang garis gencatan senjata dekat Rafah. Rancangan ini jauh berbeda dari gagasan yang dipresentasikan oleh menantu Trump, Jared Kushner, dalam paparan “Gaza pasar bebas” pada bulan Januari lalu, yang menjanjikan penyediaan infrastruktur dasar dalam waktu 100 hari.

Belum ada pekerjaan konstruksi atau persiapan yang dimulai untuk skema ini melalui Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF)—pasukan penjaga perdamaian multinasional dengan mandat PBB yang dibentuk berdasarkan rencana perdamaian Gaza tahun 2025.

Sebuah pangkalan logistik untuk ISF hampir rampung di perlintasan Kerem Shalom antara Israel dan Gaza; pasukan tersebut rencananya akan menjalani pelatihan di Mesir bersama personel dari Maroko, Kosovo, serta kemungkinan dari Albania dan Kazakhstan. Proses pelatihan ini akan memakan waktu berbulan-bulan, sementara kerangka hukum terkait kehadiran pasukan tersebut masih dalam tahap negosiasi dengan pemerintah Israel.

Skema percontohan ini disusun dua minggu lalu di Siprus oleh anggota Dewan Perdamaian, perwakilan pemerintahan Trump, Tony Blair Institute, dan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.

Pasukan Israel akan mundur dari garis gencatan senjata, dan kamp tersebut akan diawasi oleh ISF serta pasukan polisi Palestina yang terlatih khusus.

Dana untuk program percontohan ini kosong atau statusnya tidak diketahui. Hanya sebagian kecil dari dana sebesar 17 miliar dolar AS —yang dijanjikan untuk rencana perdamaian 20 poin Trump bagi Gaza—yang telah benar-benar tersedia.

Dewan Perdamaian sedang berupaya mengakses sebagian dari 11 miliar dolar AS dana pendapatan pajak Palestina serta aset bank yang dibekukan, disita, dan ditahan oleh Israel—tindakan yang memicu kemarahan Otoritas Palestina.

The Guardian melaporkan bahwa kegiatan konstruksi kemungkinan akan minim hingga pemilu Israel pada 27 Oktober mendatang, yang berpotensi menggulingkan pemerintahan koalisi sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Red)