Iran Tegaskan Sebagai Penjaga Selat Hormuz Selamanya

TEHERAN – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, mengatakan bahwa Teheran akan tetap menjadi “penjaga” Selat Hormuz, setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan biaya pada pelayaran di jalur air strategis tersebut. Araghchi menyindir besarnya biaya penjagaan Selat Hormuz yang ditetapkan Trump.

“Presiden AS benar sekali. Siapa pun yang menyediakan jalur aman dan terjamin bagi kapal-kapal komersial melalui Selat Hormuz harus diberi kompensasi atas layanan ini,” kata Araghchi di akun X yang dikutip pada Selasa (14/7/2026).

“Iran selalu menjadi PENJAGA Selat dan akan tetap demikian SELAMANYA,” tambahnya.

Trump mengatakan pada Senin (13/7/2026) pagi bahwa AS akan memblokade Iran di Selat Hormuz dan akan mengenakan biaya 20 persen kepada kapal-kapal untuk jalur yang aman.

“20 persen tentu saja terlalu banyak. Kami akan bersikap adil,” kata Araghchi.

Ketegangan meningkat antara AS dan Iran terkait Selat Hormuz, dengan kedua pihak saling menyerang meskipun ada nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik mereka dan mencapai kesepakatan perdamaian yang langgeng. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan tindakan militer negaranya merupakan bentuk pembelaan diri yang sah atas agresi militer berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Dalam unggahannya di platform media sosial X, Senin malam, Baqaei menanggapi pernyataan juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyampaikan keprihatinan atas serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan dan kapal-kapal di Selat Hormuz.

“Situasi ini bukan sekadar konfrontasi militer, melainkan kelanjutan agresi militer terbuka yang dimulai pada 28 Februari oleh Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran,” tulisnya.

Baqaei menegaskan Iran tidak memulai permusuhan dan bertindak sesuai hukum internasional.

“Iran tidak menyerang siapa pun. Serangan terhadap pangkalan dan aset militer Amerika Serikat di pesisir selatan Teluk Persia merupakan pelaksanaan hak melekat untuk membela diri berdasarkan hukum internasional,” katanya.

Ia juga menyatakan negara-negara di kawasan yang menampung aset militer AS turut bertanggung jawab atas eskalasi apabila wilayah mereka digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran.

Baqaei kembali menilai “tidak bertanggung” jawab jika Iran dikritik karena membela diri, sementara pihak yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional tidak dimintai pertanggungjawaban. (Red)