Menkes Bahas Revitalisasi Kesehatan di Indonesia dengan Muhammadiyah -

YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menerima kunjungan dari rombongan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin yang didampingi Sekjen, Kunta Wibawa Dasa pada, Selasa (4/7/2023) di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Cik Ditiro, No. 23, Kota Yogyakarta.

Selain Haedar Nashir, turut serta menerima kunjungan tersebut adalah Ketua PP Muhammadiyah Membidangi Kesehatan dr. Agus Taufiqurrahman, Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto, Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah Agus Samsuddin dan anggota, serta perwakilan dari PP ‘Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini dan Rektor UNISA Warsiti.

Seusai pertemuan tertutup tersebut, Haedar menyampaikan kunjungan Menkes ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Jakarta yang terkait dengan revitalisasi sekaligus pengembangan kesehatan di Indonesia, di mana Muhammadiyah sudah banyak berperan di bidang kesehatan.

“Yang pertama terkait dengan kebijakan reformatif dari Kemenkes yang berusaha untuk menambah, mengakselerasi sekaligus juga mencari solusi atas kekurangan dokter,” tutur Haedar seperti dilansir dari laman resmi Muhammadiyah.

Terkait masalah kekurangan jumlah dokter, Haedar menyebut, Muhammadiyah selain memiliki rumah sakit juga memiliki fakultas kedokteran di beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Keberadaan rumah-rumah sakit dengan Fakultas Kedokteran di PTM ini selama ini telah dikoneksikan oleh Muhammadiyah.

Oleh karena itu, kunjungan Menkes ke Muhammadiyah juga dibarengi dengan rencana kerja sama antar kedua pihak. Hedar berharap kerja sama antara Muhammadiyah dengan Kemenkes menghasilkan solusi atas kurangnya dokter. Kerja sama juga diharapkan akan segera memiliki progres berupa penambahan jumlah dokter.

“Di situlah kita berdiskusi mencari solusi bagaimana memanfaatkan dua institusi yang dimiliki oleh Muhammadiyah yakni perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran, dan rumah sakit untuk melakukan kebijakan reformatif untuk pengadaan dan pengembangan jumlah dokter,” imbuhnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga membahas mengenai akselerasi kesehatan masyarakat berbasis komunitas. Bersama ‘Aisyiyah, Muhammadiyah dan Kemenkes ingin mencoba mengembangkan program-program kesehatan yang berbasis komunitas.

Jika selama ini sudah digerakkan kegiatan program yang berkaitan dengan masalah TBC dan Stunting, ke depan Haedar berharap akan ada lebih banyak lagi pengembangan program kesehatan berbasis komunitas yang bisa memberikan manfaat lebih luas. Program ini berjalan dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh Muhammadiyah-’Aisyiyah.

“Sehingga program pelayanan kesehatan umum yang berbasis di rumah sakit didukung oleh fakultas kedokteran, juga bisa bersinergi dan berintegrasi dengan pemberdayaan kesehatan masyarakat di basis komunitas yang ini masih menjadi problem serius di Indonesia,” ungkap Haedar.

Mengingat luasan cakupan wilayah Indonesia, tentu Kemenkes bakal mengalami kesulitan apabila program-program kesehatan dilakukan sendiri. Oleh karena itu, Muhammadiyah-’Aisyiyah membantu untuk menyukseskan program tersebut, sehingga kebermanfaatannya dirasakan bahkan oleh masyarakat di 3T.

Selanjutnya yang menjadi topik pembahasan pertemuan ini adalah tentang RUU Kesehatan yang ramai dibicarakan. Sebelum diparipurnakan oleh Komisi 9 DPR, Haedar berharap DPR bisa menyerap berbagai aspirasi terbaik dari masyarakat terkait dengan RUU ini. Dengan demikian, diharapkan RUU ini jika disahkan bisa menjadi UU yang baik.

Melalui kolaborasi yang dijalin antara Muhammadiyah dengan Kemenkes diharapkan kesehatan di Indonesia semakin baik, termasuk dalam program-program kesehatan masyarakat, akselerasi pembangunan dan penambahan jumlah dokter, sampai dengan kebijakan yang aspiratif dan lebih baik. (Red)